Pringati Hari Tani Nasional ke 56 tahun GSBI Tolak Reforma Agraria Palsu Ala Jokowi

Peringati Hari Tani Nasional ke 56 tahun GSBI Tolak Reforma Agraria Palsu ala Jokowi

Ketua Umum GSBI dan juga Kordinator FPR Sedang Berorasi, 26 Sept 2016

INFO GSBI. Jakarta, 27/9/2016. Ratusan massa anggota GSBI melakukan aksi  di Istana Negara, Senin, 26 September 2016 bersama dengan ribuan petani dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Lidah Tani Blora serta para warga korban penggusuran dan reklamasi teluk Jakarta dan berbagai organisasi rakyat lainnya dibawah kordinasi aliansi luas Front Perjuangan Rakyat (FPR).

GSBI melalui Ketua Umumnya Rudi HB Daman yang juga merupakan Kordiantor FPR menyatakan, GSBI sebagai organisasi massa serikat buruh, memahami benar bahwa perjuangan kaum tani untuk melawan monopoli dan perampasan tanah memiliki arti penting bagi kehidupan klas buruh. Penghapusan monopoli dan perampasan tanah akan memberikan syarat penghidupan yang lebih baik bagi kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bagi GSBI, berjuang bersama dengan kaum tani untuk melawan monopoli dan perampasan tanah adalah suatu keharusan.

“Ditengah masifnya perjuangan kaum tani melawan monopoli dan perampasan tanah, pemerintahan Jokowi berusaha mengilusi kaum tani dengan mengeluarkan sebuah program reforma agraria sebagai kampanye untuk menarik dukungan dari kaum tani di Indonesia. Didalam program reforma agrarian-nya, pemerintahan Jokowi menjanjikan pembagian lahan seluas 9 juta hektar kepada kaum tani, terbagi dalam dua kategori. Pertama, legalisasi asset (4,5 juta Ha) dan kedua, redistribusi tanah (4,5 juta Ha). Legalisasi asset akan dibagi kembali dalam dua kategori; tanah transmigrasi yang belum bersertifikat (0,6 juta Ha) dan legalisasi asset (3,9 juta Ha). Sementara untuk kategori redistribusi tanah dibagi dalam; HGU habis dan tanah terlantar (0,6 juta Ha) dan pelepasan kawasan hutan (4,1 juta Ha)”. Papar Rudi.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, bahwa Program reforma agraria yang dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi sama sekali tidak menyentuh atau menghilangkan praktek monopoli tanah yang saat ini masih eksis di Indonesia. Reforma agraria sejati adalah program untuk membebaskan kaum tani dan rakyat Indonesia dari praktek monopoli atas tanah. Selain itu, program reforma agraria Jokowi sama sekali tidak menyentuh terhadap pemberian subsidi kepada kaum tani. Tidak menyediakan sarana produksi pertanian yang murah bagi kaum tani, termasuk memberikan perlindungan terhadap hasil produksi kaum tani. Termasuk tidak melibatkan kaum tani untuk menetapkan program reforma agraria di Indonesia. Atas dasar tersebut, GSBI berpandangan bahwa program reforma agraria Jokowi bukanlah reforma agraria sejati dan tidak akan menjawab persoalan utama kaum tani di Indonesia.  Terang Rudi.

Untuk itu GSBI berpandangan bahwa reforma agraria sejati bukan hanya aspirasi bagi kaum tani, melainkan kepentingan yang sama bagi klas buruh di Indonesia. Penindasan dan penghisapan terhadap klas buruh melalui politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsourcing hingga pemberangusan serikat buruh dan jaminan sosial hanya akan dapat dihapuskan ketika negeri ini membangun industri nasionalnya. Sementara industrialisasi nasional hanya akan bisa diwujudkan apabila reforma agraria sejati berhasil dilaksanakan di Indonesia. Mustahil membangun industry nasional tanpa menjalankan reforma agraria yang sejati, karena hanya dengan reforma agraria sejati negeri ini memiliki syarat bagi pembangunan industry nasionalnya. Sehingga, pembebasan kaum tani atas problem utamanya yaitu monopoli dan perampasan tanah sesungguhnya merupakan perjuangan utama yang harus dilakukan oleh klas buruh di Indonesia jika ingin mendapatkan kemerdekaan sejatinya.

 

Untuk itu GSBI menolak dan menuntut pemerintah Jokowi JK untuk menghentikan Reforma Agraria palsunya, dan mendesak untuk segera melaksankan Reforma Agraria sejati serta membangun Industri nasional sebagai aspirasi sejati rakyat Indoensia. (Red2016)#