Pernyataan Sikap GSBI Tentang Pertemuan RCEP di Indonesia 6 - 10 Desember 2016
Pernyataan Sikap Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Tentang Pertemuan RCEP di Indonesia 6 - 10 Desember 2016 Referensi : Rudi HB...
https://www.infogsbi.or.id/2016/12/pernyataan-sikap-gsbi-tentang-pertemuan.html
Pernyataan Sikap Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)
Tentang Pertemuan RCEP di Indonesia 6 - 10 Desember 2016
Referensi : Rudi HB Daman, Ketua Umum GSBI
No Kontak : 081213172878
Tolak dan Lawan TPPA, RCEP serta Seluruh Skema Kesepakatan Perdagangan Bebas dan Investasi (FTAs) ala Imperialisme di Indonesia.
Salam Demokrasi!
Krisis global terus memburuk dan membuat imperialisme semakin rakus melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, pasar dan tenaga kerja guna mengakumulasi keuntungan. Berbagai skema kebijakan neo-liberalisme terus dipaksakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan didalam perdagangan dan investasi.
World Trade Organization (WTO) adalah salah satu skema perdagangan yang diinisiasi oleh imperialisme AS sebagai sebuah skema kerjasama multilateral dan melibatkan banyak negara dalam keanggotaannya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir negosiasi di WTO mengalami kebuntuan sebagai akibat kuatnya perlawanan gerakan rakyat di berbagai negara, termasuk perlawanan di Bali pada Desember 2013. Kebuntuan di WTO kemudian berusaha dipecahkan melalui kerjasama yang bersifat bilateral maupun regional. Salah satunya adalah Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA) yang dipimpin AS melibatkan 11 negara; Jepang, Australia, Peru, Malaysia, Vietnam, New Zealand, Chili, Singapura, Kanada, Meksiko, Brunei). Kesepakatan dagang ini mewakili 40% GDP global atau 25,5% dari total perdagangan dunia. Negosiasi di TPPA sudah selesai pada Oktober 2015 dan ditandatangani pada Februari 2016.
Skema regional lain yang saat ini sedang dibahas adalah Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh/Regional Comprehensive Economy Partnership (RCEP), dengan China sebagai motor yang memimpin didalam skema kerjasama ini. RCEP melibatkan 10 negara ASEAN ditambah negara mitra; Australia, Jepang, India, Korsel dan New Zealand, total 16 negara. Dengan China dan India ada didalamnya, maka skema ini akan melampaui cakupan TPPA, penduduk di dua negara ini lebih dari separuh total penduduk dunia, dengan hampir 30% GDP global dan lebih dari seperempat total perdagangan dunia.
Mulai 6 sampai 10 Desember 2016, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan RCEP yang akan melanjutkan proses perundingan. International Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang adalah venue yang dipilih untuk menggelar putaran perundingan RCEP kali ini. Bagi buruh, skema perjanjian regional yang demikian, akan membuat negara-negara seperti Indonesia berlomba-lomba menarik investasi dari negara maju. Konsekuensinya, negeri ini akan semakin kehilangan kekayaan alamnya, karena masuknya perusahaan-perusahaan imperialisme untuk menguasai dan mengeksplorasi seluruh sumber daya alam Indonesia. Termasuk upah buruh yang dibatasi kenaikannya agar dapat menarik investasi masuk sebesar-besarnya.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh klas buruh dan rakyat seluruh dunia bukanlah RCEP, TPPA, WTO ataupun FTA, tapi perdagangan yang adil bagi rakyat. Rakyat membutuhkan perubahan mendasar dalam sistim pemerintahan yang ada saat ini, yaitu sebuah pemerintahan yang sungguh-sungguh melayani kepentingan rakyat. Bukan melayani kepentingan imperialisme dengan selalu memberikan kemudahan bagi masuknya investasi ke Indonesia. Atas dasar itu, dalam merespon pertemuan RCEP pada 6-10 Desember 2016 di Indonesia, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) sebagai serikat buruh independen yang militan, patriotik dan demokratis di Indonesia menyatakan sikap:
1. Tolak RCEP, TPPA dan seluruh skema kerjasama imperialisme di Indonesia
2. Hentikan negosiasi RCEP dan Bangun perjanjian perdagangan dunia yang adil, serta menghormati kemandirian serta kedaulatan rakyat
3. Cabut PP No.78/2015 tentang Pengupahan
4. Naikkan Upah buruh sesuai dengan kebutuhan riil kaum buruh
5. Hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek dan outsourcing
6. Laksanakan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional
Junk RCEP !!
Jakarta, 6 Desember 2016
Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Buruh Indonesia
Rudi HB Daman Emelia Yanti MD Siahaan
Ketua Umum Sekretaris Jendral
Tentang Pertemuan RCEP di Indonesia 6 - 10 Desember 2016
Referensi : Rudi HB Daman, Ketua Umum GSBI
No Kontak : 081213172878
 |
| Poto; Aksi GSBI bersama FPR di ICE BSD Serpong -TangSel 6/12/2016 |
Salam Demokrasi!
Krisis global terus memburuk dan membuat imperialisme semakin rakus melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, pasar dan tenaga kerja guna mengakumulasi keuntungan. Berbagai skema kebijakan neo-liberalisme terus dipaksakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan didalam perdagangan dan investasi.
World Trade Organization (WTO) adalah salah satu skema perdagangan yang diinisiasi oleh imperialisme AS sebagai sebuah skema kerjasama multilateral dan melibatkan banyak negara dalam keanggotaannya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir negosiasi di WTO mengalami kebuntuan sebagai akibat kuatnya perlawanan gerakan rakyat di berbagai negara, termasuk perlawanan di Bali pada Desember 2013. Kebuntuan di WTO kemudian berusaha dipecahkan melalui kerjasama yang bersifat bilateral maupun regional. Salah satunya adalah Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA) yang dipimpin AS melibatkan 11 negara; Jepang, Australia, Peru, Malaysia, Vietnam, New Zealand, Chili, Singapura, Kanada, Meksiko, Brunei). Kesepakatan dagang ini mewakili 40% GDP global atau 25,5% dari total perdagangan dunia. Negosiasi di TPPA sudah selesai pada Oktober 2015 dan ditandatangani pada Februari 2016.
Skema regional lain yang saat ini sedang dibahas adalah Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh/Regional Comprehensive Economy Partnership (RCEP), dengan China sebagai motor yang memimpin didalam skema kerjasama ini. RCEP melibatkan 10 negara ASEAN ditambah negara mitra; Australia, Jepang, India, Korsel dan New Zealand, total 16 negara. Dengan China dan India ada didalamnya, maka skema ini akan melampaui cakupan TPPA, penduduk di dua negara ini lebih dari separuh total penduduk dunia, dengan hampir 30% GDP global dan lebih dari seperempat total perdagangan dunia.
Mulai 6 sampai 10 Desember 2016, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan RCEP yang akan melanjutkan proses perundingan. International Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang adalah venue yang dipilih untuk menggelar putaran perundingan RCEP kali ini. Bagi buruh, skema perjanjian regional yang demikian, akan membuat negara-negara seperti Indonesia berlomba-lomba menarik investasi dari negara maju. Konsekuensinya, negeri ini akan semakin kehilangan kekayaan alamnya, karena masuknya perusahaan-perusahaan imperialisme untuk menguasai dan mengeksplorasi seluruh sumber daya alam Indonesia. Termasuk upah buruh yang dibatasi kenaikannya agar dapat menarik investasi masuk sebesar-besarnya.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh klas buruh dan rakyat seluruh dunia bukanlah RCEP, TPPA, WTO ataupun FTA, tapi perdagangan yang adil bagi rakyat. Rakyat membutuhkan perubahan mendasar dalam sistim pemerintahan yang ada saat ini, yaitu sebuah pemerintahan yang sungguh-sungguh melayani kepentingan rakyat. Bukan melayani kepentingan imperialisme dengan selalu memberikan kemudahan bagi masuknya investasi ke Indonesia. Atas dasar itu, dalam merespon pertemuan RCEP pada 6-10 Desember 2016 di Indonesia, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) sebagai serikat buruh independen yang militan, patriotik dan demokratis di Indonesia menyatakan sikap:
1. Tolak RCEP, TPPA dan seluruh skema kerjasama imperialisme di Indonesia
2. Hentikan negosiasi RCEP dan Bangun perjanjian perdagangan dunia yang adil, serta menghormati kemandirian serta kedaulatan rakyat
3. Cabut PP No.78/2015 tentang Pengupahan
4. Naikkan Upah buruh sesuai dengan kebutuhan riil kaum buruh
5. Hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek dan outsourcing
6. Laksanakan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional
Junk RCEP !!
Jakarta, 6 Desember 2016
Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Buruh Indonesia
Rudi HB Daman Emelia Yanti MD Siahaan
Ketua Umum Sekretaris Jendral
