GSBI : Menolak RCEP dan Menuntut Agar Negosiasi ini dihentikan Segera.
GSBI : Menolak RCEP dan Menuntut Agar Negosiasi ini dihentikan Segera INFO GSBI-Jakarta. Mulai tanggal 6 sampai 10 Desember 2016, Indone...
https://www.infogsbi.or.id/2016/12/gsbi-menolak-rcep-dan-menuntut-agar.html
GSBI : Menolak RCEP dan Menuntut Agar Negosiasi ini dihentikan Segera
INFO GSBI-Jakarta. Mulai tanggal 6 sampai 10 Desember 2016, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan RCEP yang akan melanjutkan proses perundingan sebelumnya. International Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang Selatan -Banten adalah venue yang dipilih untuk menggelar putaran perundingan RCEP kali ini.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan RI yang menjadi tuan rumah pelaksana pertemuan ini mengatakan, bahwa pertemuan RCEP kali ini akan dihadiri oleh sekitar 600 delegasi dari 16 negara partisipan RCEP. Keanggotaan RCEP mencakup 10 negara ASEAN (Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam) dan 6 negara mitra dagang ASEAN (Cina, Australia, Jepang, India, Korea Selatan, New Zealand).
RCEP merupakan bentuk mega-regional FTAs di Asia Pasifik. FTAs terus dimajukan pasca kebuntuan negosiasi World Trade Organization (WTO) yang pada dasarnya disebabkan oleh resistensi kuat dari gerakan rakyat terhadap intensifnya serangan neoliberal. FTAs semakin nampak di Asia Pasifik melalui skema terkini yang disimpulkan sebagai TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) atau Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan yang dipimpin oleh Cina yakni RCEP atau Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh.
Menanggapi proses negosiasi pertemuan RCEP ini, Rudi HB Daman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) mengatakan GSBI secara tegas menolak RCEP dan menuntut agar negosiasi ini dihentikan segera.
RCEP dan kerjasama perdagangan bebas lainnya didesain untuk memastikan kontrol ekonomi di suatu wilayah seperti halnya yang dilakukan oleh WTO melalui kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi di berbagai sektor. Perjanjian semacam ini hanya akan terus melanjutkan serangan neoliberal terhadap rakyat.
Bagi kami GSBI, skema perjanjian regional semacam RCEP, TPPA yang demikian, akan membuat negara-negara seperti Indonesia berlomba-lomba menarik investasi dari negara maju. Konsekuensinya, negeri ini akan semakin kehilangan kekayaan alamnya, karena masuknya perusahaan-perusahaan imperialisme untuk menguasai dan mengeksplorasi seluruh sumber daya alam Indonesia. Termasuk upah buruh yang dibatasi kenaikannya agar dapat menarik investasi masuk sebesar-besarnya, terlebih di tengah krisis global yang terus memburuk dan membuat imperialisme semakin rakus melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, pasar dan tenaga kerja guna mengakumulasi keuntungan. Berbagai skema kebijakan neo-liberalisme terus dipaksakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan didalam perdagangan dan investasi”.
Lebih lanjut Rudi menjelaskan, Klas buruh dan rakyat Indonesia bahkan di seluruh dunia menurut saya tidak membutuhkan RCEP, TPPA, WTO ataupun FTAs dan berbagai macam bentuk perdagangan bebas serta investasi ala Neoliberal globalisasi yang rakus dan menindas rakyat, tapi yang di butuhkan klas buruh dan seluruh rakyat adalah perdagangan yang adil bagi rakyat. Rakyat Indonesia saat ini membutuhkan perubahan mendasar dalam sistim pemerintahan yang ada saat ini, yaitu sebuah pemerintahan yang sungguh-sungguh melayani kepentingan rakyat. Bukan melayani kepentingan imperialisme dengan selalu memberikan kemudahan bagi masuknya investasi ke Indonesia. Tegas nya. (Red-rd2016)#
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan RI yang menjadi tuan rumah pelaksana pertemuan ini mengatakan, bahwa pertemuan RCEP kali ini akan dihadiri oleh sekitar 600 delegasi dari 16 negara partisipan RCEP. Keanggotaan RCEP mencakup 10 negara ASEAN (Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam) dan 6 negara mitra dagang ASEAN (Cina, Australia, Jepang, India, Korea Selatan, New Zealand).
RCEP merupakan bentuk mega-regional FTAs di Asia Pasifik. FTAs terus dimajukan pasca kebuntuan negosiasi World Trade Organization (WTO) yang pada dasarnya disebabkan oleh resistensi kuat dari gerakan rakyat terhadap intensifnya serangan neoliberal. FTAs semakin nampak di Asia Pasifik melalui skema terkini yang disimpulkan sebagai TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) atau Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan yang dipimpin oleh Cina yakni RCEP atau Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh.
Menanggapi proses negosiasi pertemuan RCEP ini, Rudi HB Daman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) mengatakan GSBI secara tegas menolak RCEP dan menuntut agar negosiasi ini dihentikan segera.
RCEP dan kerjasama perdagangan bebas lainnya didesain untuk memastikan kontrol ekonomi di suatu wilayah seperti halnya yang dilakukan oleh WTO melalui kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi di berbagai sektor. Perjanjian semacam ini hanya akan terus melanjutkan serangan neoliberal terhadap rakyat.
Bagi kami GSBI, skema perjanjian regional semacam RCEP, TPPA yang demikian, akan membuat negara-negara seperti Indonesia berlomba-lomba menarik investasi dari negara maju. Konsekuensinya, negeri ini akan semakin kehilangan kekayaan alamnya, karena masuknya perusahaan-perusahaan imperialisme untuk menguasai dan mengeksplorasi seluruh sumber daya alam Indonesia. Termasuk upah buruh yang dibatasi kenaikannya agar dapat menarik investasi masuk sebesar-besarnya, terlebih di tengah krisis global yang terus memburuk dan membuat imperialisme semakin rakus melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, pasar dan tenaga kerja guna mengakumulasi keuntungan. Berbagai skema kebijakan neo-liberalisme terus dipaksakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan didalam perdagangan dan investasi”.
Lebih lanjut Rudi menjelaskan, Klas buruh dan rakyat Indonesia bahkan di seluruh dunia menurut saya tidak membutuhkan RCEP, TPPA, WTO ataupun FTAs dan berbagai macam bentuk perdagangan bebas serta investasi ala Neoliberal globalisasi yang rakus dan menindas rakyat, tapi yang di butuhkan klas buruh dan seluruh rakyat adalah perdagangan yang adil bagi rakyat. Rakyat Indonesia saat ini membutuhkan perubahan mendasar dalam sistim pemerintahan yang ada saat ini, yaitu sebuah pemerintahan yang sungguh-sungguh melayani kepentingan rakyat. Bukan melayani kepentingan imperialisme dengan selalu memberikan kemudahan bagi masuknya investasi ke Indonesia. Tegas nya. (Red-rd2016)#
