Buruh Minta Jokowi Tak Naikkan Harga BBM

Jakarta, 10/2014. Buruh, petani, mahasiswa dan kaum miskin lainnya akan bergabung menolak rencana penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Mereka menilai, penaikan tersebut sangat anti-rakyat dan hanya membuat rakyat kian miskin.

 

"Kalau Presiden Joko Widodo adalah presiden rakyat, maka seharusnya tidak mencabut subsidi. Sebab itu bertentangan dengan kehendak rakyat," kata Rudi HB Daman, Ketua Gabungan Serikat Buruh Independen di Jakarta, Senin [27/10].

 

Menurut Rudi, sebagai sosok yang diharapkan rakyat, Presiden Jokowi harusnya menjamin kesejahteraan rakyat miskin.

 

Penaikan harga bahan bakar diduganya bagian dari skema pengembalian modal yang telah dikeluarkan para pemodal asing dan birokrat pada Pemilihan Umum 2014. Kebijakan tersebut sama sekali tak memikirkan rakyat.

 

Rudi mendesak agar Presiden Jokowi berani melawan desakan untuk menaikkan harga bahan bakar itu. Apalagi sudah banyak para ahli yang menyatakan penaikan itu sejatinya tak diperlukan.

"Sebelum Jokowi menaikkan harga itu, kami akan melakukan aksi penolakan di hampir seluruh wilayah Indonesia yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda," kata Rudi.

Pekan lalu, berdasarkan pemberitaan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla berniat mengumumkan harga minyak baru pada 31 Oktober 2014. Dengan demikian, harga baru akan berlaku efektif sejak 1 November 2014.

 

Harga bahan bakar naik sekitar Rp3.000 per liter atau setara 46,1%. Harga semula Rp 6.500 akan naik menjadi Rp 9.500 per liter. Penaikan ini diperkirakan akan menghemat anggaran Rp20 triliun.

Sejalan dengan itu, pemerintah akan memberikan bantuan ke masyarakat miskin. Ada 20 juta keluarga miskin yang akan mendapatkan "bantuan" dana dari pemerintah. Jumlah ini naik dari 15,5 juta jiwa sejak penaikan harga bahan bakar minyak 2 tahun lalu. [Kristian Ginting *]

 

Sumber Berita : http://geotimes.co.id/kebijakan/10892-buruh-minta-jokowi-tak-naikkan-harga-bbm.html