GSBI Mengutuk dan Mengecam Ultimatum Pembubaran Yang Akan Dilakukan Oleh POLRES MIMIKA Terhadap Aksi Pemogokan Buruh PT Freeport Indonesia
Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) Federation of Independent Trade Union No : 781/ -Per.S...
https://www.infogsbi.or.id/2011/11/gsbi-mengutuk-dan-mengecam-ultimatum.html
Pernyataan Sikap
Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)
Federation of Independent Trade Union
No : 781/-Per.Sikap/DPP.GSBI/JKT/XI/2011
Mengutuk dan Mengecam Ultimatum Pembubaran Yang Akan Dilakukan Oleh POLRES MIMIKA Terhadap Aksi Pemogokan Buruh PT Freeport Indonesia
Salam Solidaritas,
Aksi ribuan buruh PT. Freeport Indonesia dalam menuntut kenaikan kesetaraan upah; PKB serta perbaikan kondisi kerja dan syarat-syarat kerja di perusahaan dilakukan masih berlangsung hingga hari ini. Aksi ini sebagai respon atas sikap dan kebijakan manajemen PT. Freeport Indonesia yang mendatangkan buruh-buruh baru dari luar Papua untuk menggantikan buruh yang sedang melakukan mogok kerja sejak 15 September 2011 lalu. Aksi ini juga di tujukan untuk meminta pihak manajemen menghentikan operasional perusahaan untuk sementara waktu sampai adanya penyelesaian kasus mogok kerja dan tuntutan kenaikan upah buruh PT Freeport Indonesia. Permintaan untuk penghentian sementara operasional PT Freeport tersebut merupakan salah satu rekomendasi surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pertemuan di Jayapura pada Kamis 6 Oktober 2011 lalu. Selain itu, pihak manajemen PTFI juga tidak memberikan upah terhadap 8000 buruh yang melakukan mogok kerja sejak sebulan lalu.
Dalam menyikapi aksi pemogokan ini serangkaian kekerasan terus dipertontonkan oleh aparat kepolisian Republik Indonesia dalam menyikapi aksi pemogokan buruh PT Freeport Indonesia ini dianataranya dengan mengerahkan ribuan aparat kepolisian yang terus menghalang-halangi dan berusaha membubarkan aksi ribuan buruh ini beberapa waktu lalu sehingga terjadi bentrokan tindak kekerasan dan juga penembakan buruh yang mengakibatkan beberapa buruh luka-luka dan bahkan meninggal meninggal dunia terjadi.
Lebih tragis lagi tanggal 30 Oktober 2011 Kepolisian Resort Mimika mengeluar surat yang berjudul himbauan tetapi isi pokok dari surat himbauan ini lebih merupakan ultimatum dan ancaman pembubaran aksi mogok para buruh yang hingga hari ini masih berada di Check Point 1 Mile 28, Mile 27 dan Gorong-gorong Timika. ultimatum ini berupa batas waktu selam 2x24 jam agar buruh PT Freeport Indonesia membubarkan diri atau menghentingkan aksi pemogokan. Sedangkan ancamannya berupa pengusiran dan penindakan secara tegas bagi buruh PT Freeport yang tidak mengindahkan peringatan tersebut.
Kami menilai bahwa ultimatum pembubaran ini telah menggunakan pasal-pasal karet seperti pasal 335 KUHPidana hingga sangkaan dengan pasal yang berlapis-lapis ditambah sangkaan pelanggaran atas Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum hingga seolah-olah buruh PT Freeport Indonesia adalah penjahat besar yang perlu mendapat tindakan yang begitu keras, padahal sejatinya para buruh PT Freeport yang melakukan pemogokan adalah akibat dari gagalnya perundingan khususnya menyangkut upah yang berarti bahwa pemogokan ini adalah murni hubungan industrial yang seharusnya pembubaran dengan menggunakan pasal-pasal pidana dan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah tidak berdasar sama sekali, apalagi kemudian tata tertib yang dibuat oleh serikat buruh justeru dijadikan sebagai salah satu landasan untuk melakukan pembubaran pemogokan semakin menunjukkan bahwa aparat kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Mimika telah dengan serampangan dan patut diduga sengaja ikut mencampuri kemandirian serikat buruh mengingat masalah tata tertib adalah acuan yang dibuat oleh serikat buruh yang sesungguhnya dapat di evaluasi oleh serikat buruh itu sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun.
Menyikapi ultimatum dan ancaman tersebut sebagaimana secara singkat kami paparkan diatas, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP.GSBI) menyampaikan sikap sebagai berikut :
- Mengecam ultimatum maupun ancaman pembubaran aksi pemogokan buruh PT Freeport Indonesia yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mimika.
- Cabut surat nomor B/174/X/Res Mimika tentang Himbauan pembubaran pemogokan
- Mendesak Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menakertrans. RI untuk segera mengambil tindak serius untuk menyelesaikan konflik industrial dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT.
- Menuntut dan mendesak kepada PT. Freeport
- Menuntut dan mendesak PT.Freeport
- Mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menghentikan tindakan kekerasan dan ancaman yang dilakukan terhadap ribuan buruh PT. Freeport Indonesia serta menuntut pihak kepolisian untuk tidak menjadi beking dan tameng PT.Freeport Indonesia untuk melakukan teror; intimidasi ; ancaman dan penembakan terhadap buruh PT Freeport Indonesia yang sedang menjalankan Mogok kerja menuntut hak-haknya;
- Menyerukan kepada seluruh organisasi serikat buruh/serikat pekerja dan pejuang hak azasi manusia serta para pejuang demokrasi untuk menggalang persatuan untuk memberikan dukungan bagi perjuangan ribuan buruh PT. Freeport Indonesia serta menyampaikan sikap protes kepada menejemen PT. Freeport Indonesia serta protes yang ditujukan kepada Pemerintah RI khusus Presiden & Menakertrans RI serta Kapolri.
Dan apabila pemerintah RI menyetujui dan atau membiarkan aparat kepolisian resort Mimika melakukan pembubaran paksa aksi mogok kerja yang dilakukan dengan tertib dan damai oleh buruh PT Freeport Indonesia maka dengan ini kami DEWAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (DPP GSBI) akan menyampaikan ke dunia internasional tentang pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang di lakukan oleh Pemerintah RI.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Jakarta, 1 November 2011
Hormat kami,
Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Buruh Independen
(DPP.GSBI)
Rudy HB Daman Ismett Inoni
Ketua Umum Kepala Dept. Hukum dan Advokasi
