Front Perjuangan Rakyat Mengecam Sikap Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang “Kekanak-kanakan”.

Jakarta, 24/1/2015. Pasca penagguhan wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, berbagai jajaran instansi kementerian Jokowi-JK memberikan pernyataan atas konflik Polri VS KPK. Salah-satu pernyataan yang sangat disayangkan datang dari menteri Kordinator politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijatno yang menuding bahwa adanya upaya untuk melakukan provokasi massa. Sehingga muncul gerakan rakyat yang mendukung lembaga anti korupsi KPK. Menkopolhukam juga menyampaikan agar tidak mendengar dukungan rakyat yang gak jelas. Pernyataan Menkopolhukam ini disampaikan setelah pertemuan dengan Jokowi-JK di Istana Kepresidenan, Sabtu (24/01/2015).

Sikap Menkopolhukam Tedjo Edhy yang menilai KPK kekanak-kanakan dan pendukung KPK adalah rakyat yang gak jelas telah melengkapi preseden buruk atas usaha rakyat yang berjuang untuk memberantas korupsi dan upaya-upaya kriminalisasi yang menghambat penyelesaian kasus korupsi di Indonesia.

FPR menilai bahwa dukungan atas KPK bukan sebatas mendukung instansi lembaga anti korupsi semata, akan tetapi dukungan tersebut adalah bentuk perjuangan rakyat dalam melawan korupsi di Indonesia, serta melawan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Polri untuk melemahkan usaha-usaha pemberantasan korupsi, salah satunya dengan mengkriminalisasi para pimpinan KPK. Seharusnya pemerintah memberikan apresiasi atas kepedulian masyarakat yang sangat aktif mendukung gerakan pemberantasan korupsi dan upaya-upaya pembungkaman atau tindakan-tindakan kriminalisasi demi memuluskan langkah BG menjadi Kapolri yang notabenenya adalah tersangka kasus suap.

FPR melalui Kordinatornya, Rudi HB. Daman mengatakan, FPR mengecam keras pernyataan Menkopolhukam dan menyayangkan sikapnya yang kekanak-kanakan justru berusaha membatasi ruang gerak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ataupun dukungan dalam memberantas koruptor di Indonesia. Sikap Menkopolhukam tersebut, sekaligus telah mendiskreditkan atau melecehkan partisipasi rakyat dalam memberantas koruptor di Indonesia.

Untuk itu FPR juga mendesak Jokowi sebagai presiden/kepala negara untuk bertanggung jawab atas pernyataan Menkopolhukam yang telah menyakiti hati rakyat, dengan memberikan peringatan keras. (red-JanSI2015)#