GSBI Serukan Tanggal 24 September dan 10 Oktober 2022 Penuhi Jakarta

INFO GSBI - Jakarta.  Dalam rangka meningkatkan eskalasi gerakan menolak Kenaikan Harga BBM dan Pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja. Gabungan Serikat Buruh Indonesia menyerukan Anggota nya dan Kaum Buruh Indonesia serta berbagai organisasi dan elemen rakyat untuk turun ke jalan penuhi Jakarta.

Seruan ini disampaikan Ketua Umum GSBI, Rudi HB Daman,  melalui Pidatonya dalam Peringatan Nasional (HTN), 24 September  2022.

“Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menyerukan dan mengajak kepada seluruh badan pimpinan organisasi GSBI, Serikat Buruh Anggota (SBA)-GSBI dan seluruh anggota GSBI diseluruh Indonesia untuk bersama-sama mensukseskan Peringatan Hari Tani Nasional ((HTN) 24 September 2022, sebagaimana Agenda yang telah di tetapkan organisasi yaitu Aksi Serentak pada tanggal 27 September 2022”. Demikian di sampaikan Ketua Umum GSBI.

Aksi GSBI pada tanggal 27 September 2022 untuk di Jakarta akan di pusat kan di Istana Negara /Kantor Presiden RI, dengan mengambil titik kumpul di Halte Busway Gambir 2 Depan Kedubes AS mulai pukul 10.00wib.

Sebagaimana di sampaikan Ketua Umum GSBI, tema dalam Aksi Peringatan Hari Tani Nasional 2024 ini adalah “Perkuat Persatuan Rakyat, Berjuang Bersama Lawan Monopoli dan Perampasan Tanah, serta Segala Kebijakan Anti Rakyat dan Anti Demokrasi Rezim Jokowi”. dengan Tuntutan:

1.   

Batalkan Kenaikan Harga BBM; yaitu Menolak Kenaikan Harga BBM dan Menuntut Harga BBM untuk segera di Turunkan.

2.    Cabut Omnibus Law Cipta Kerjan (UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020)

3.    Hentikan Pembahasan RKUHP.

4.    Naikan Upah Buruh  dan Upah Semua Klas Pekerja, Hapuskan Pajak Dalam berbagai Bentuknya Yang Dibebankan Kepada Kaum Tani, Nelayan Miskin dan Klas Buruh Serta Semua Lapisan Rakyat Yang Paling Miskin.

5.    Turunkan Harga-Harga Kebutuhan Pokok Rakyat.

6.    Turunkan Biaya Produksi Pertanian Kaum Tani dan Nelayan Miskin.

7.    Laksnakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industri Nasional, serta tuntutan-tuntutan Hak Demokratis Rakyat lainya.

Ketua Umum GSBI juga selain menyerukan untuk aksi pada tanggal 27 September 2022, mengajak dan menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia, dari berbagai sektor Industri, organisasi buruh, kaum tani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan berbagai organisasi Rakyat, untuk sama-sama kembali Turun Kejalan Penuhi Jakarta pada Tanggal 10 Oktober 2022 bersama dengan ALIANSI AKSI SEJUTA BURUH (AASB) CABUT OMNIBUS LAW CIPTA KERJA; TURUN KAN HARGA BBM; TURUNKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK RAKYAT, NAIKKAN UPAH BURUH DAN HENTIKAN PEMBAHASAN RKUHP

“Bila kita sebagai rakyat mengehendaki Harga BBM di Turunkan, Omnibus Law Cipta Kerja di Cabut dan berbagai Tuntutan Hak Demokratis Rakyat lainnya di Penuhi oleh Kekuasaan, oleh Rezim Jokowi-MA, tidak ada cara lain selain kaum buruh Indonesia dan sektor Rakyat lainnya harus berbondong-bondong datang penuhi Jakarta”. Ungkap Rudi.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, Ratusan bahkan ribuan aksi telah dilakukan kaum buruh dan rakyat Indonesia, namun tidak pernah sampai dan tidak pernah di dengar oleh  bapak Presiden RI yang mulia, tidak membuat istana bergetar. Maka Jakarta ini harus penuh jadi lautan rakyat. Sebab kekuasaan saat ini sudah sepenuhnya menjadi kakitangan kapitalis monopoli asing (imperialisme) dan, negara sudah menjadi alat kekuasaan, menjadi alat melaksanakan kebijakan neo liberalisme. Semua itu bisa di lihat melalui paket kebijakan ekonomi jilid 1 – 16 Presiden Joko Widodo, yan disempurnakan dengan lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Bahwa kebijakan-kebijakan yang di keluarkan semakin menunjukkan karakter anti rakyat dan semakin mengukuhkan rezim Jokowi-MA sebagai kaki tangan (komprador) Kapitalis Monopili Asing (Imperialisme). Bagimana tidak ! Langkah yang ditempuh Rezim Jokowi bukanya membangun industri nasional yang kuat dan mandiri berlandaskan kemenangan landreform sejati. Namun, malah menggencarkan pembangunan mega proyek infrastruktur yang tidak langsung di butuhkan rakyat,  yang malam semakin mengintensifkan praktek monopoli dan perampasan tanah, pengusiran rakyat dari tanah moyangnya. Malah memberikan berbagai kemudahan fasilitas dan insentif bagi bisnis dan ivestasi, memberikan jaminan kepada kapitalis monopoli asing dengan mempreteli hak-hak klas pekerja hingga menciptakan flexsibiltas tenagakerja murah yang lebih fleksibel lagi. Tegas Rudi. [rd-22]#.